Warta Umum, Bandung – Pemkot Bandung menyatakan, inflasi Kota Bandung menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 berada pada level aman sehingga pasokan dan harga kebutuhan pokok tetap stabil bagi masyarakat.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menyampaikan hal tersebut dalam Rakor Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) 2025 di Grand Mercure Bandung (20/11/2025).

Kondisi harga dan pasokan pangan disebut Farhan masih stabil menjelang Nataru.

Permudah Masyarakat Cari Kerja, Pemkot Bandung Perkuat Hubungan Kampus, Industri dan Dunia Usaha

“Perkembangan alhamdulillah, inflasi terkendali, suplai terkendali,” ujar Farhan.

Penyesuaian pada beberapa komoditas dijelaskan sebagai faktor yang masih dalam batas kewajaran.

“Cabai agak naik karena cuaca buruk tapi masih dalam range yang sangat dimaklumi, (harga) ayam naik sedikit, inflasi diwaspadai karena masih di bawah 3 persen, jadi kita percaya diri tapi tidak mau berlebihan,” kata Farhan.

Siskamling Siaga Bencana, Farhan: Partisipasi Warga Jadi Modal Utama Jaga Keamanan Lingkungan

Ketersediaan bahan pangan dipastikan aman tanpa gangguan stok.

“Produksinya berkurang sedikit, tidak ada stok yang terganggu alhamdulillah,” ujar Farhan.

Upaya menjaga suplai disebut Farhan dilakukan melalui program ekonomi sirkular yang memadukan Buruan Sae, Kang Pisman, dan Dapur Dahsat.

“Ini kita akan segera melakukan peluncuran program ekonomi sirkular, menggabungkan Kang Pisman, Buruan Sae dengan Dapur Dahsat,” jelas Farhan.

Tiga program tersebut dinilai sudah berjalan lama namun belum dikenali sebagai satu ekosistem yang saling berkelanjutan.

Menteri Perdagangan RI, Budi Santoso, menekankan pentingnya akurasi data SP2KP sebagai dasar penetapan kebijakan nasional.

“Data SP2KP ini data yang terpercaya dan saya harap Bapak Ibu jangan sampai input data yang tidak benar,” ujar Budi.

Kualitas data disebut Budi menentukan ketepatan kebijakan pemerintah.

“Kalau dari input data yang tidak benar, maka kebijakan yang kita tetapkan atau ketika itu kebijakan yang diambil, menjadi kebijakan yang keliru,” tuturnya mengingatkan.

Rakor SP2KP 2025 diikuti lebih dari 400 peserta dari berbagai wilayah Indonesia termasuk kontributor pencatat harga SP2KP.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik RI, kepala dinas perdagangan provinsi serta kabupaten/kota, dan perwakilan daerah lainnya termasuk Bupati Maluku Tenggara.